Ceria4D, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi sudah bertemu dengan mantan rivalnya di Pilpres 2019, calon presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung secara akrab.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, jangan dianggap pertemuan pada Sabtu 13 Juli 2019 itu dipandang sebagai bagi-bagi kekuasaan bagi kubu Prabowo.
"Jadi jelas kemarin, tidak ada pembicaraan tentang sharing of power. Itu adalah pembicaraan bagaimana bersama-sama mengambil peran yang konstruktif, membangun negara sesuai bidang-bidang dan penugasan oleh rakyat," ucap Johnny di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).
Dia menuturkan, urusan Gerindra jika ingin masuk ke kubu Jokowi-Ma'ruf atau menjadi oposisi.
"Itu biar diserahkan ke Gerindra untuk mengambil keputusannya. Mereka pun akan rapat internal," ungkap Johnny.
Dia menegaskan, jika Gerindra berharap mendapatkan jabatan menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, boleh saja. Tapi semua akan dibicarakan. "Kalau berharap boleh. Tapi kan keputusannya kan akan dibicarakan," pungkas Johnny.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Raismenyebut kubu pendukung Prabowo Subianto lebih terhormat apabila berada di luar pemerintahan untuk memberikan pengawasan selama 5 tahun ke depan.
"Tentu sangat indah kalau kubu Prabowo itu di luar, juga terhormat. Untuk mengawasi 5 tahun ke depan," kata Amien di sela menerima kunjungan pengurus DPW PAN Jawa Tengah di kediamannya, Jalan Pandean Sari, Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, Sabtu (13/7/2019) sore
Menurut Amien, apabila kubu Prabowo bergabung dengan pemerintah, tidak akan ada lagi yang mengawasi. Baginya, demokrasi akan mati apabila seluruh suara di DPR sama dengan suara di eksekutif.
"Soalnya kalau pada bergabung, nanti tak ada lagi yang mengawasi. Nanti suara DPR sama dengan suara eksekutif. Itu pertanda lonceng kematian demokrasi. Di mana pun seperti itu," kata Amien Rais seperti dikutip dari Antara.
Demokrasi, lanjut Amien, akan mengalami musibah jika parlemen sudah menjadi jubirnya eksekutif.
"Maka, demokrasi mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu. Yudikatifnya juga mengamini (maka) game it's over," katanya.
